Soearanesia.com, Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa masuknya ritel nasional seperti Indomaret ke wilayahnya telah melalui kajian matang agar tetap berpihak pada masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Lis saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif bertema Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatur Ekspansi Ritel Nasional di studio RRI, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, pemerintah kota tidak hanya fokus membuka peluang investasi, tetapi juga memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita menjaga bukan hanya investasi masuk, tetapi bagaimana investasi itu memberi dampak langsung bagi masyarakat lokal,” ujar Lis, dalam keterangan yang diterima.
Ia menjelaskan, Pemko Tanjungpinang menetapkan sejumlah syarat bagi ritel nasional, di antaranya kewajiban menyerap tenaga kerja lokal serta melibatkan produk UMKM dan IKM daerah dalam jaringan penjualan.
Tak hanya itu, Lis juga meminta agar produk lokal tidak sekadar dipajang, tetapi turut dipromosikan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Saat ini sudah ada 11 produk IKM Tanjungpinang yang masuk ke jaringan Indomaret. Ke depan kita ingin lebih banyak lagi produk lokal yang bisa berkembang hingga tingkat nasional,” katanya.
Lis mengungkapkan, pada tahap awal akan dibuka tiga gerai Indomaret pada Juni mendatang, masing-masing berlokasi di Km 10, Jalan Soekarno Hatta, dan kawasan Ganet.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan adanya ruang bagi pelaku usaha kuliner lokal untuk berjualan di area depan gerai.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ritel modern dan usaha kecil masyarakat.
Ia menilai, masuknya ritel nasional menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Tanjungpinang.
“Artinya public trust terhadap iklim investasi di Tanjungpinang cukup baik,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjungpinang, Satriadi, menilai kehadiran ritel modern dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen usaha perdagangan di daerah.
Menurutnya, standar operasional yang diterapkan ritel nasional bisa menjadi acuan bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan agar keberadaan ritel modern tidak mematikan usaha kecil.
“Regulasi dan pengawasan harus kuat, terutama terkait lokasi usaha, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemasaran produk IKM,” katanya.
Satriadi menambahkan, jika dikelola dengan baik, kehadiran ritel nasional justru dapat menjadi penggerak ekonomi baru tanpa menghilangkan identitas usaha lokal di Tanjungpinang. (*/Despri)
