Soearanesia.com, Anambas – Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mulai menguliti kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Demi memperkuat hasil evaluasi, rombongan legislatif itu bahkan melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut dilakukan agar rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Anambas tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi bahan perbaikan bagi jalannya pemerintahan.
Ketua Pansus LKPj DPRD Anambas, Ayub, mengatakan rekomendasi yang nantinya dikeluarkan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Rekomendasi DPRD itu tujuannya mendorong kepala daerah agar bekerja lebih baik ke depannya,” kata Ayub, Jumat (17/4/2026).
Menurut dia, pembahasan LKPj tidak boleh hanya berkutat pada angka serapan anggaran atau laporan administrasi.
DPRD ingin memastikan program yang dijalankan pemerintah memberi manfaat nyata bagi warga.
“Jangan hanya bicara angka-angka, tapi lihat juga hal-hal penting yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu ukuran utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah adalah capaian visi dan misi kepala daerah selama masa pemerintahan berjalan.
Karena itu, Pansus akan menelusuri sejauh mana janji politik yang telah diterjemahkan menjadi program nyata, termasuk kendala yang dihadapi.
“Kita harus lihat mana yang sudah berjalan, mana yang belum maksimal, dan apa hambatannya,” jelas Ayub.
Selain itu, Ayub juga menilai kepala daerah perlu aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna membuka peluang pembangunan daerah, khususnya di sektor unggulan seperti pariwisata dan perikanan.
Menurutnya, daerah kepulauan seperti Anambas memiliki potensi besar yang membutuhkan dukungan kebijakan dan investasi dari pusat.
“Kepala daerah harus aktif berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Potensi Anambas ini besar, terutama pariwisata dan perikanan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan sejumlah daerah bertahan dan berkembang tak lepas dari kemampuan kepala daerah membangun relasi yang baik dengan pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Pansus juga menyoroti masih kurangnya sosialisasi sejumlah kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Hal itu dinilai penting karena menyangkut pemahaman publik terhadap program daerah.
“Kalau sosialisasi kurang, masyarakat tidak akan tahu arah kebijakan pemerintah. Ini juga menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Ayub menegaskan, rekomendasi DPRD yang dikeluarkan setiap tahun harus dipantau tindak lanjutnya oleh komisi-komisi terkait, agar tidak berhenti sebagai dokumen semata.
“Harus ada pengawasan lanjutan, supaya rekomendasi itu benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pansus juga mengingatkan soal aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Meski demikian, daerah tertentu masih dimungkinkan mengajukan pengecualian melalui persetujuan pemerintah pusat. (CJ-01)
