Soearanesia.com, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas berencana memanggil koordinator program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah setempat, menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Siantan Tengah.
Pemanggilan tersebut dilakukan guna memastikan pengawasan serta evaluasi dapur MBG berjalan sesuai standar, sekaligus menelusuri penyebab pasti insiden yang sempat membuat fasilitas kesehatan kewalahan.
Anggota DPRD Anambas, Hino Faisal, mengatakan pihaknya ingin mengetahui apakah seluruh dapur MBG telah memenuhi persyaratan, termasuk dari sisi kelayakan dan pengawasan.
“Nanti koordinator dari pusat akan kami panggil, untuk memastikan apakah semua dapur MBG di Anambas sudah dievaluasi atau masih ada syarat yang belum terpenuhi,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Sebelumnya, Hino turun langsung meninjau korban di RSUD Palmatak.
Dari hasil pemantauan awal, ia menduga keracunan berkaitan dengan makanan yang disalurkan dalam program MBG. Namun, sumber pasti penyebabnya masih belum dapat dipastikan.
“Kami masih menelusuri, apakah dari telur, sayur, buah, atau nasi. Sampai sekarang belum ada kepastian,” katanya.
Ia mengungkapkan, jumlah korban yang sebelumnya dilaporkan lebih dari 100 orang kini berangsur menurun.
Sebagian besar pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka membaik.
“Saat saya tinjau, tinggal empat pasien yang masih dirawat. Tiga kemungkinan sudah bisa pulang, sementara satu siswi masih dalam kondisi lemah,” jelasnya.
Menurut Hino, kejadian ini dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB), mengingat banyaknya korban dalam waktu singkat.
Pada hari pertama, RSUD Palmatak bahkan sempat kewalahan menangani lonjakan pasien.
Untuk mengantisipasi keterbatasan fasilitas, ia mengaku sempat berkoordinasi dengan RSUD Tarempa agar menyiapkan bantuan, terutama tabung oksigen.
“Sempat ada kekurangan oksigen, dan alhamdulillah sudah dibantu,” tuturnya.
Selain itu, kebutuhan tempat tidur pasien juga mendapat dukungan dari BPBD setempat.
Hino memastikan pelayanan medis terhadap korban berjalan baik dan mendapat respons positif dari pasien.
Sebagai tindak lanjut, DPRD mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait standar keamanan makanan.
“Seharusnya sebelum didistribusikan, makanan itu diuji terlebih dahulu. Kelayakan dapur juga harus dipastikan, termasuk keberadaan tenaga ahli gizi,” tegasnya.
DPRD Anambas juga telah menjadwalkan rapat bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pada 24 April 2026. Namun, agenda tersebut berpotensi dipercepat guna membahas khusus insiden dugaan keracunan massal ini. (CJ-01)
