Soearanesia.com, Anambas – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas menetapkan seorang berinisial IS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Desa Lingai selama periode 2021 hingga 2023.
Perkara tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar.
Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (3/11/2026). Setelah penetapan tersebut, penyidik langsung menahan IS selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.
Tersangka kini dititipkan di Rumah Tahanan Polres Kepulauan Anambas.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kepulauan Anambas, Reza Yusuf Afandi, mengatakan penetapan tersangka merupakan hasil dari serangkaian proses penyidikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran desa selama tiga tahun anggaran.
“Penyidik telah menetapkan satu orang berinisial IS sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan anggaran Desa Lingai untuk periode 2021 hingga 2023. Penetapan tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian proses penyidikan,” kata Reza saat dikonfirmasi, Selasa (3/10/2026) malam.
Berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, estimasi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1,1 miliar.
Reza menjelaskan, dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
Selain itu, terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ), serta proses pencairan anggaran yang diduga tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, estimasi kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,1 miliar. Dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, tidak adanya dokumen pertanggungjawaban, serta mekanisme pencairan yang tidak mengikuti ketentuan,” ujarnya.
Meski demikian, kejaksaan belum mengungkap secara terperinci program maupun kegiatan desa yang diduga bermasalah.
Penyidik masih menelusuri penggunaan anggaran selama periode 2021-2023 untuk memastikan rangkaian perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.
Dalam proses pengusutan, tim penyidik telah memeriksa sekitar 55 saksi dan menyita kurang lebih 230 dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Namun, hingga penetapan tersangka, belum ditemukan barang bukti berupa uang.
Kejaksaan juga belum menerima pengembalian dana yang berkaitan dengan estimasi kerugian negara tersebut.
“Sejauh ini, kami telah memeriksa sekitar 55 saksi dan menyita kurang lebih 230 dokumen. Penyidikan masih berjalan, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Untuk pengembalian kerugian negara, sampai sekarang belum ada,” ungkap Reza.
Terkait kemungkinan adanya tersangka lain, Reza menyebut penyidik masih melakukan pendalaman.
Penentuan langkah hukum berikutnya akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan lanjutan dan gelar perkara bersama tim penyidik.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kepulauan Anambas, Adjudian Syafitra, menegaskan penetapan IS sebagai tersangka telah didasarkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum.
“Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum dan kecukupan alat bukti. Penyidik telah memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan status hukum terhadap IS,” kata Adjudian.
Menurut dia, keputusan tersebut juga telah melalui mekanisme gelar perkara.
Dengan demikian, penetapan tersangka sekaligus tindakan penahanan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan penyidik.
“Keputusan tersebut juga telah melalui mekanisme gelar perkara bersama tim penyidik. Jadi, penetapan tersangka maupun tindakan penahanan bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan yang matang,” jelasnya.
Adjudian meminta masyarakat memberikan dukungan kepada kejaksaan agar proses hukum dapat berjalan secara optimal.
Pihaknya juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai tahapan penyidikan.
“Kami berharap masyarakat memberikan dukungan agar proses penyidikan dapat berjalan optimal. Perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada publik sesuai dengan tahapan dan kebutuhan penyidikan,” tuturnya.
Penyidik kini masih mendalami pengelolaan anggaran Desa Lingai selama tiga tahun tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyimpangan yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar. (CJ-01)
