Soearanesia.com, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mulai menajamkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah program lama yang dinilai belum tuntas kini ikut disorot dalam penyusunan rekomendasi terbaru.
Untuk memperkuat kajian tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Anambas tidak hanya meminta masukan ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga melakukan konsultasi kerja ke DPRD Kota Batam.
Ketua Pansus DPRD Kepulauan Anambas, Ayub, mengatakan kunjungan ke Batam dilakukan agar rekomendasi yang nantinya disampaikan tidak sebatas formalitas, melainkan benar-benar menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Kami datang ke DPRD Kota Batam untuk menambah referensi dan memperkaya isi rekomendasi. Harapannya hasil yang disusun lebih maksimal dan terukur,” kata Ayub, Jumat (17/4/2026).
Menurut dia, penyusunan rekomendasi LKPj tahun ini tetap mengacu pada mekanisme sebelumnya.
Namun, pansus juga membuka kembali catatan tahun lalu untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya.
“Kami cek kembali rekomendasi sebelumnya, mana yang sudah dijalankan dan mana yang belum. Itu penting supaya evaluasi tidak berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai arah pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah.
“Kami ingin program yang dibuat sesuai visi dan misi kepala daerah, tepat sasaran, dan benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain capaian program, keberlanjutan pembangunan juga menjadi perhatian pansus.
Menurut Ayub, program yang dinilai baik harus diteruskan agar manfaatnya tidak terputus di tengah jalan.
“Yang paling utama, masyarakat harus merasakan dampaknya. Jangan sampai program ada, tapi manfaatnya tidak sampai ke warga,” ucapnya.
DPRD Anambas berharap rekomendasi LKPj 2025 nantinya dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan tersebut. (CJ-01)
